 |
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Julianto, Mensos RI Syaifukkah Yusuf dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di KDMP Ranjeng, Ciruas, Kabupaten Serang. |
JAGATANTERO.COM, SERANG| Tiga Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Mendes PDT Yandri Susanto, Mensos Syaifullah Yusuf, dan Menteri Koperasi Ferry Juianto melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Unit Desa (Kopdes) di desa Ranjeng, kecamatan Ciruas, kabupaten Serang untuk meninjau efektivitas tata kelola ekonomi lokal.
Kehadiran para menteri ini bertujuan untuk memastikan koperasi desa tidak sekadar berjalan, tetapi mampu menjadi mesin ekonomi yang tangguh.
Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal (Mendes PDT) menegaskan agar minimal 20% dari total keuntungan bersih koperasi disetorkan kembali ke kas desa sebagai pendapatan resmi, yang kemudian dana tersebut nantinya diproyeksikan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat.
“Mari kita sukseskan Kopdes ini dari, oleh, dan untuk rakyat karena sekurang-kurangnya 20 persen seluruh keuntungannya akan kembali sebagai pendapatan desa,” Ujar Yandri di Serang, Selasa (24/2/2026).
Yandri pun meminta agar pemerintah daerah kedepan tidak lagi mengeluarkan izin baru bagi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret, khususnya di wilayah yang telah memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan, termasuk ritel modernnya, maka sebaiknya izin baru ritel modern lain tidak dikeluarkan lagi,” katanya.
Selain Mendes, Mensos Syaifullah Yusuf menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) yang dipimpinnya kini sangat mendukung penuh program Presiden dalam memperkuat koperasi desa dan kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Ia menekankan pentingnya mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi melalui koperasi.
“Kita hadir di sini untuk menindaklanjuti program Bapak Presiden, yaitu menyukseskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Caranya dengan mendorong keluarga penerima manfaat bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial agar menjadi anggota koperasi di tempat masing-masing,” ujar Mensos RI yang akrab disapa Gus Ipul.
Gus Ipul mengajak warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bergabung dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Ia menyebutkan, saat ini terdapat lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah setiap tahun.
Khusus di Kabupaten Serang, Kemensos mencatat terdapat sekitar 84 ribu KPM yang akan didorong menjadi anggota koperasi desa dan kelurahan.
“Khusus di Kabupaten Serang ini, ada sekitar 84.000 keluarga yang akan kita dorong menjadi anggota koperasi desa di berbagai wilayah,” katanya.
Syaifullah juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi program tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantoro, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah atas sinergi yang terus diperkuat di daerah.
Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono kembali menegaskan, Kopdes Ranjeng di Serang ini diharapkan untuk dapat dikelola dengan serius dari para pengurus atau pengelola setelah seluruh bangunan fisik dinyatakan telah selesai dan memenuhi kelayakan untuk beroperasi. Selain itu dengan bergabungnya para penerima program PKH maka jumlah anggota akan semakin besar sehingga potensi untuk tumbuh lebih cepat semakin terbuka.
“Kopdes ini akan menjadi instrumen pemutar uang di desa Ranjeng sehingga akan menjadi penggerak ekonomi di sini dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujarnya.
Secara nasional, kata Ferry, saat ini sudah ada ribuan Kopdes/Kelutahan Merah Putih yang dipastikan selesai pembangunan aset fisiknya berupa gerai, gudang dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sementara di Kabupaten Serang terdapat 8 unit Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang dinyatakan selesai 100 persen pembangunannya.
Dalam kunjungan Tiga Menteri tersebut, turut hadir Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Tn/red)
