 |
| Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo menandatangani tuntutan Forum Mahasiswa Cilegon.(BantenNews.co.id) |
JAGATANTERO.COM, CILEGON| Forum Mahasiswa Cilegon yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Gerakan Mahasiswa (Gema) Al-Khairiyah menggelar demo di Kantor Walikota Cilegon, Senin (24/2/2025) siang tadi.
Demo ini berlangsung hanya sekitar 4 hari Robinsar-Fajar Hadi Prabowo menjabat sebagai kepala daerah.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kepada kepala daerah Cilegon yang baru Robinsar-Fajar untuk menyelesaikan ketimpangan sosial.
Koordinator Aksi, Nuskey menyayangkan di balik megahnya pabrik-pabrik dan geliat ekonomi industri berat, masyarakat kecil justru harus bergelut dengan berbagai persoalan sosial yang tak kunjung terselesaikan.
“Tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, serta kesenjangan ekonomi yang semakin melebar menjadi potret buram kota ini,” katanya dalam keterangan tertulis.
Menurut Nuskey, Kota Cilegon disebut-sebut sebagai kota industri hanyalah paradoks semata. Pasalnya, sampai saat ini masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, sulit mengakses lapangan pekerjaan yang layak, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.
“Di tengah derasnya investasi dan pembangunan infrastruktur, suara rakyat kecil kerap kali terabaikan. Mereka yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan justru hanya menjadi penonton dalam skema ekonomi yang tidak berpihak,” ujarnya.
Oleh karena itu, di momentum pergantian kepemimpinan yang baru, Forum Mahasiswa Cilegon berharap kepada Robinsar-Fajar mampu membawa perubahan nyata.
“Perubahan yang berpihak kepada masyarakat, menghapuskan ketimpangan sosial, menciptakan lapangan pekerjaan yang adil, serta menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama,” ucap Nuskey.
Diketahui, dalam aksi unjuk rasa itu Forum Mahasiswa Cilegon juga menuntut komitmen kepada Robinsar-Fajar untuk menyelesaikan 8 persoalan lainnya dan telah ditandatangani.
Adapun 8 tuntutan tersebut yakni:
1. Segera menyelesaikan utang pembayaran kepada para guru, kontraktor dan pihak yang belum dibayarkan oleh Pemkot Cilegon.
2. Berkomitmen untuk tidak melakukan politisasi dan monopoli atas nama rakyat yang berpotensi merugikan masyarakat Kota Cilegon.
3. Menjamin keterlibatan mahasiswa dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan lemerintah yang berorientasi kepentingan masyarakat.
4. Tidak akan melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
5. Menyelesaikan persoalan pengangguran dengan membuat produk hukum (Perwal) dan penekanan terhadap realisasi komitmen perusahaan yang tertuang pada dokumen AMDAL sebagai upaya memaksimalkan potensi industri di Kota Cilegon.
6. Menuntaskan, menjalankan dan menjelaskan janji serta program yang disampaikan pada pemilihan Pilkada Kota Cilegon 2024.
7. Pengawasan dan optimalisasi BUMD sebagai sumber PAD Kota Cilegon.
8. Berkewajiban melakukan keterbukaan informasi dalam berbagai aspek yang sudah menjadi hak masyarakat mengetahui baik melalui digital maupun tertulis. (BN/Red)
